Search :
Tubiyono
Club Bahasa Indonesia

BAHASA INDONESIA DALAM EXPOSE POSTER

 

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM EXPOSE POSTER DI PUSAT PEMBINAAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Oleh: Tubiyono

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA

 

Abstrak

Dalam makalah ini akan dideskripsikan penggunaan bahasa Indonesia dalam expose poster di Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Uiversitas Airalngga (PPKK-UA). Berdasarkan pengamatan secara sepintas dalam expose poster yang secara dominan berisi iklan lowongan kerja yang dikirim dari berbabagai perusahaan untuk merekrut sumber daya manusia atausebagai pengguna lulusan. Berdasarkan iklan lowongan kerja tersebut ternyata bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia formal.

Read more...

DEHEGEMONISASI BAHASA

DEHEGEMONISASI BAHASA

Oleh Tubiyono

 

Abstract
This article traces aspects of Indonesian as used in the print and electronic media from the Soeharto era up to the present. Language in the media during the Soeharto era v. as a means used by the power holders to construct public opir.:on and in turn to shape events. The language in the immediate post-Soeharto period was characterized by a great deal of criticism of the people who inherited power from the ‘New Order’. It is concluded that the lessening of the grip of such language on society can be achieved through a process of persuasive social control. Communication in society and social control cannot be achieved without language

 

PENGANTAR
Judul makalah ini muncul akibat adanya perubahan zaman, yaitu dari jaman orde baru ke zaman (tahap awal) reformasi. Perubahan zaman ini tidak bisa dipisahkan dengan adanya realitas sosial dan. politik yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Kegiatan sosial dan politik baik zaman orde baru maupun zaman reforrnasi terekam dalam media massa cetak yang menggunakan sarana bahasa tulis sebagai alat komunikasi. Dengan demikian permasalahan yang muncul sebenarnya bukan semata-mata masalah bahasa itu sendiri, melainkan masalah yang bertautan dengan ihwal-ihw,al di luar bahasa, yakni masalah sosial dan politik. Berkaitan dengan realitas sosial dan politik yang demikian, maka uraian dehegemonisasi; bahasa lebih banyak berhubungan dengan deskripsi di luar bahasa, antara lain : (a). orientasi pers pada zaman orde baru, (b). negara, masyarakat dan bahasa, (c). konsep hegemoni Gramsci, dan (d). dehegemonisasi bahasa.

IMPLIKASI OTONOMI DAERAH TERHADAP EKSISTENSI BAHASA LOKAL DALAM RANGKA MEMBANGUN KERAGAMAN BAHASA PADA KEHIDUPAN NASIONAL DAN GLOBAL

IMPLIKASI OTONOMI DAERAH TERHADAP EKSISTENSI BAHASA LOKAL
DALAM RANGKA MEMBANGUN KERAGAMAN BAHASA
PADA KEHIDUPAN NASIONAL DAN GLOBAL

Oleh Tubiyono

 

 

Abstract
District Autonomy Implication toward the Sustaining of Local Language Existence in the Globalization Era Stated in Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 about Local Government and Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 concerning with the central and local government finance, local government executes the authorities and fund associated with the regional development. Therefore, local government possesses rights to plan, conduct, and evaluate the policy of district development program. In accordance to it, this paper depicts the implication of district autonomy toward the existence of local language with the intention of developing the deviations of languages in the globalization era. In the case of keeping on maintaining the pluralism of culture and variants of local language in the global life, the residents’ role is significant. Furthermore, this paper is expected in stimulating the residents to dispose strategies related with both maintaining and improving the local language and culture as the symbol of identity.

 

Pengantar
Bahasa lokal (daerah) adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antaranggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bahasa lokal merupakan salah satu sarana pembentuk kekayaan budaya bangsa yang plural (majemuk) di samping kekayaan keragaman cara berpikir, keragaman adat, dan keragaman sistem hukum adat (Asshiddiqie, 2007). Keragaman budaya bangsa tersebut sebagai embrio terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga identitas kebangsaan (Indonesia) adalah keragaman itu sendiri yang salah satu pondasinya adalah bahasa lokal. Eksistensi bahasa lokal berkedudukan sebagai bahasa daerah sehingga memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Halim, 1980).Tiga fungsi tersebut yang biasa disebut dengan politik bahasa nasional (PBN). Terkait dengan hal itu dalam rumusan kebijakan bahasa nasional (KBN), di samping tiga fungsi utama, ada dua fungsi tambahan yaitu (1) sebagai sarana pendukung budaya daerah dan (2) bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai pendukung sastra daerah dan sastra Indoneia (Alwi dan Dendy Sugono, 2000). Bahasa lokal memiliki hak hidup yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahasa lokal akan dihormati, dipelihara dan dikembangkan oleh negara termasuk pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah (Hasan Alwi dalam Riyadi, 1996; Mahsun, 2000; Asshiddiqie, 2007). Dengan memperhatikan fungsi bahasa lokal dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dipahami bahwa untuk pembinaan dan pengembangan bahasa lokal dan sastra lokal memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang tepat itu, bahasa lokal dimaknai secara imperatif harus diproteksi baik secara mekanik maupun secara organik.

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otoda

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal:
Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otoda

Oleh Tubiyono

 

Abstrak
Makalah singkat ini akan mendeskripsikan latar belakang, pelaksanaan, dan evaluasi tentang kebijakan pemakaian bahasa Jawa sebagai manifestasi good will pemerintah daerah Kota Surabaya pada era Otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan pemerintah daerah, tidak hanya beimplikasi pada masalah administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, tetapi juga masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Salah satu implikasi yang berkaitan dengan masalah budaya adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait dengan penggunaaan bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa lokal di Kota Surabaya di samping bahasa Indonesia, bahasa Madura, dan bahasa asing wajib digunakan satu hari dalam satu minggu baik dalam situasi resmi maupun tidak resmi di seluruh pendidikan dasar dan menengah. Adanya kebijakan itu mendapat respon yang berbeda-beda baik dari guru, murid, serta pejabat terkait. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan kebijakan yang dimaksud, jika memang positif diharapkan dapat dijadikan model proteksi bahasa lokal dalam rangka pemertahanan budaya di tengah-tengah kehidupan global.

Pengantar
Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa memiliki fungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Halim, 1980). Bahasa Jawa memiliki hak hidup yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahasa (daerah) Jawa akan dihormati dan dipelihara oleh negara termasuk pemerintah pusat atau pun daerah (Hasan Alwi dalam Riyadi, 1996). Dengan memperhatikan fungsi bahasa Jawa dan penjelasan Undang-Undang dasar 1945 tersebut dapat dipahami bahwa untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang tepat itu, bahasa Jawa dimaknai secara imperatif harus diproteksi baik secara mekanik maupun secara organik.

Proteksi bahasa Jawa secara mekanik - biasanya bersifat birokratik, teknik organisasi, dan teknik struktural - dapat diperhatikan dalam kasus di Kota Surabaya yaitu dengan kebijakan pemakaian bahasa Jawa satu hari penuh (fullday) di sekolah-sekolah baik tingkat dasar dan menengah; baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal ini merupakan manifestasi good will pemerintah Kota Surabaya pada era Otonomi daerah dalam rangka mengartikulasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui jalur pendidikan formal. Walaupun kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut masih sebatas imbauan (informal) belum diformalkan dalam bentuk perda (peraturan daerah) ternyata dapat menjadi stimulus yang cerdas. Karena dengan imbauan yang tidak lazim seolah-olah bertentangan dengan realitas yang dihadapi yaitu masalah sosial-ekonomi, politik, dan hukum, kemudian dikejutkan dengan penggunaan bahasa Jawa di lingkungan pendidikan dasar dan menengah sehingga mendapatkan respon dari media cetak dan elektronik.

Sebagai ilustrasi proteksi bahasa Jawa secara mekanik lainnya adalah keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/188/KPTS/013/2005 tentang kurikulum bahasa Jawa yang wajib dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP atau yang sederajat di seluruh wilayah Jawa Timur.

Proteksi bahasa Jawa secara organik adalah proteksi yang sangat memperhatikan ciri kultural sosiologis masyarakat Kota Surabaya. Surabaya yang secara mayoritas didominasi etnik Jawa di samping etnik lain seperti etnik Madura dan etnik lainnya. Dalam hal ini masyarakat (etnik) Jawa diberi ruang hidup untuk berkreasi dan beraksi untuk memberi makna sosialnya, memberi identitas sosialnya, dan memperkokoh sosialnya sehingga akan menjasi saka guru kebudayaan nasional. Hal yang ideal apabila secara organik masyarakat diberi kesempatan, diberi perhatian, dan kalau memungkinkan diberi fasilitas untuk memberi makna hidupnya. Aktivitas masyarakat Jawa pada umumnya muncul dari kesadaran dari dalam nuraninya yang kadang-kadang kurang mendapat perhatian dari negara atau pemerintah. Masyarakat yang secara suka rela atau karena hobi berbahasa dan bersastra Jawa dengan membuat komunitas atau sanggar-sanggar yang dibiayai dari kantong anggotanya, bukan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya. Media cetak berbahasa Jawa yang terbit mingguan seperti Jaya Baya dan Penyebar Semangat yang terbit di Surabaya dibiayai oleh dirinya sendiri. Kegetiran seperti itulah yang membuat Nabonenar (2007) secara emosional menyatakan pemain ludruk, juru tembang macapat, pengarang, dan penyair Jawa, mati-matilah sendiri. Padahal secara faktual mereka –pegiat bahasa dan sastra Jawa- yang menyuburkan bahasa Jawa sehingga bahasa Jawa tidak menjadi inferior pada zamannya.

Uraian selanjutnya akan dikemukakan konsep otonomi daerah, dilanjutkan dengan deskripsi bahasa pada masa kini, deskripsi imbauan berbahasa Jawa, pelaksanaan, dan evaluasi imbauan pemakaian bahasa Jawa sebagai manifestasi good will pemerintah kota. Selain itu, juga akan dideskripsikan bagaimana sosok Bambang Dwi Hartono sebagai Wali Kota Surabaya pada era otonomi daerah

Ketimpangan Gender, Peran Buruh, Negara, dan Kapital: Sebuah Pengantar Memahami Drama Marsinah Nyanyian dari Bawah Tanah

Ketimpangan Gender, Peran Buruh, Negara, dan Kapital:
Sebuah Pengantar Memahami Drama Marsinah Nyanyian dari Bawah Tanah

Oleh Tubiyono

 

 

Abstrak
Dalam makalah ini diuraikan pendekatan ekstrinsik untuk membahas Marsinah Nyanyian dari Bawah Tanah. Pendekatan ekstrinsik, utamanya tentang tidak adanya kesetaraan gender sebagai akibat dominannya budaya patriarkhi. Ketimpangan gender semakin tampak ketika dikaitkan dengan kehidupan buruh dan dikorelasikan dengan kapital dan negara. Masalah-masalah (ekstrinsik) tersebut sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya sastra. Oleh karena itu, setelah membaca makalah ini, pembaca diharapkan dapat memahami dengan baik karya yang dimaksud.

 

Pendahuluan
Sebuah karya sastra dapat dikaji melalui pendekatan ekstrinsik atau pun pendekatan intrinsik (Wellek, 1989:7 - 155). Pendekatan ekstrinsil lebih memfokuskan unsur eksternal, misalnya masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat membentuk atau mewarnai sebuah karya sastra. Sebaliknya pendekatan intrinsik adalah pendekatan yang memfokuskan unsur-unsur internal karya itu sendiri misalnya penokohan, plot, bahasa, dan sebagainya. Dalam tulisan ini akan dibahas masalah-masalah yang dapat dikategorikan pendekatan ekstrinsik sebagai bekal untuk memahami naskah drama Marsinah Nyanyian dari Bawah Tanah khususnya dari perspektif gender, peran buruh, dan negara.

Profile

Buku

Buku "Struktur Semantis Verba dan Aplikasinya pada Struktur Kalimat dalam Bahasa Jawa" merupakan hasi penelitian dari tim Bapak Tubiyono dkk yang mencoba mengklasifikasikan secara sistematis verba-verba bahasa Jawa berdasarkan ciri-ciri atau struktur semantiknya.